Gawat, Inilah 8 penyakit yang akan dihapus dari tanggungan BPJS

BPJS Kesehatan sedang mempertimbangkan untuk menghapus beberapa penyakit dari daftar penyakit yang ditanggung. Selama ini penyakit-penyakit tersebut dikatakan telah menguras biaya yang sangat besar dari BPJS. Inilah 8 penyakit yang akan dihapus dari tanggungan BPJS Kesehatan: penyakit jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia, dan hemofilia.

8 penyakit akan dihapus dari tanggungan BPJS
8 penyakit akan dihapus dari tanggungan BPJS
Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini masyarakat Indonesia sangat terbantu dengan adanya program BPJS yang telah diselenggarakan sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Bukan hanya masyarakat golongan berpenghasilan rendah, mereka yang berpenghasilan menengah keatas pun sangat terbantu saat harus mengeluarkan biaya pengobatan.

Namun pernyataan mengejutkan tiba-tiba muncul dari direktur BPJS Kesehatan yaitu Fahmi Idris. Ia mengatakan bahwa 8 jenis penyakit kronis tertentu tidak lagi ditanggung 100% oleh BPJS. Pasien dan BPJS Kesehatan akan berbagi beban biaya pengobatan penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis hepatitis, thalassemia, leukimia, dan hemofilia.

Keputusan tersebut dikeluarkan karena saat ini kondisi keuangan BPJS kesehatan sedang dalam keadaan tidak baik. Untuk penyakit jantung dengan kasus mencapai 7,08 juta pada tahun 2017, BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya Rp6,51 trilyun. Sementara pada tahun sebelumnya yaitu 2016, biaya yang dikeluarkan untuk penyakit tersebut mencapai Rp7,485 Trilyun. Berikut ini biaya yang dikeluarkan BPJS kesehatan untuk 7 penyakit lainnya pada tahun 2016:
  1. Kanker: Rp2,35 Trilyun
  2. Gagal ginjal: Rp2,592 Trilyun
  3. Stroke: Rp1,288 Trilyun
  4. Thalasemia: Rp485,193 Milyar
  5. Sirosis Hepatis: Rp232,958 Milyar
  6. Leukimia: Rp183,295 Milyar
  7. Hemofilia: 119,64 Milyar
Walaupun demikian, pembagian beban biaya pengobatan tersebut hanya ditujukan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) golongan mampu dan peserta mandiri. Sedangkan untuk mereka yang berasal dari golongan menengah ke bawah tidak perlu khawatir dengan wacana pemerintah tersebut.

Sementara itu  anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati, turut bicara tentang rencana cost sharing BPJS Kesehatan tersebut. 

"Menurut saya itu suatu wacana yang perlu dipertimbangkan kembali," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/11/2017).

"Karena bukan supaya tidak ditanggung, tetapi bagaimana BPJS Kesehatan sendiri kemudian juga transparan dalam hal keuangannya. Transparan ketika membuat rencana kerja anggaran tahunannya dan transparan di dalam membuat perjanjian-perjanjian, baik dengan pelayanan kesehatan maupun pelayanan obat," tambahnya.

Oleh sebab itu ia meminta agar pihak BPJS Kesehatan mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Selain itu ia juga mengatakan bahwa BPJS Kesehatan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Kesehatan sebelum memutuskan hal tersebut.

"Saya setuju kalau Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mengatakan tidak akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan selama BPJS Kesehatan belum memperbaiki sistem administrasi, operasionalisasi, dan lainnya," tuturnya.

Apapun keputusan pemerintah melalui BPJS Kesehatan nantinya, mulai sekarang masyarakat tentu harus membiasakan diri dengan pola pikir pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati, tentunya dengan cara melakukan pola hidup sehat, rajin minum vitamin, serta rutin berolahraga.

0 comments:

Post a Comment