Mengenal Sejarah Negeri Suriah, Warisan Peradaban Dunia Yang Kini Hancur


Sejarah Suriah telah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Negeri ini merupakan salah satu wilayah dengan peradaban tertua di dunia. Penggalian yang pernah dilakukan oleh sekelompok arkeolog di kota Ebla bagian utara Suriah pada tahun 1975 menunjukkan bukti bahwa pada tahun 2500 - 2400 SM di kawasan ini pernah berdiri sebuah kerajaan semit yang menyebar dari laut merah hingga ke Mesopotamia.
 
Palmyra - Suriah
Sejak jaman kuno hingga jaman kekuasan Turki Utsmaniyah, Suriah merupakan istilah geografis untuk daerah-daerah yang mencakup Suriah, Lebanon, Israel, dan Palestina yang dahulu disebut sebagai wilayah Syam.

Wilayah Suriah-Palestina membentang dari Sungai Eufrat di bagian utara hingga ke arah Selatan sampai Gunung Sinai. Peradaban besar di daerah Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh keberadaan sungai-sungai besar. Sebagai contoh, sungai Nil mempengaruhi terbentuknya peradaban besar di Mesir sementara sungai Eufrat dan Tigris sangat mendorong terbentuknya peradaban besar Mesopotamia.

Di wilayah Suriah-Palestina sama sekali tidak terdapat sungai besar melainkan hanya sungai kecil yaitu Yordan dan Orontes. Karena itu pada awalnya wilayah ini hanya dianggap sebagai penghubung antara dua peradaban besar yaitu Mesir dan Mesopotamia.

Namun ada satu jalan membentang di wilayah Suriah-Palestina yang menghubungkan Mesopotamia dengan Mesir. Jalan tersebut dikenal dengan nama Via Maris. Keberadaan jalan itu membuat wilayah ini dianggap penting oleh negara-negara lain karena dianggap strategis bagi kepentingan perdagangan, militer, maupun politik. Sejak itulah wilayah ini menjadi rebutan bangsa-bangsa besar di dunia.

Bangsa-bangsa yang pernah menguasai Suriah

Berbagai bangsa pernah menguasai wilayah ini di antaranya bangsa Funisia yaitu nenek moyang asli bangsa suriah saat ini, bangsa Mesir pada tahun 1600 SM, bangsa Aramea pada tahun 1200 SM, Kekaisaran Persia pada abad ke-6 SM, Kekaisaran Iskandar Agung pada tahun ke-4 SM, Imperium Romawi pada tahun 64 Masehi, dan Kekhalifahan Arab pada abad ke-7 Masehi,

Pada tahun 1516 Suriah ditaklukan oleh Kekaisaran Turki Utsmani yang pada saat itu sedang dalam perjalanan untuk menyerang Mesir. Hingga akhirnya pada abad ke-18 kemunduran Turki Utsmani memberikan celah bagi negara-negara Eropa untuk menguasai Suriah.

Kekalahan Turki dalam perang dunia pertama membuatnya harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada negara-negara Eropa di bawah pengawasan PBB. Negara yang berhak menguasai Lebanon dan Suriah adalah Perancis.

Berdasarkan keputusan Konferensi San Remo yang penandatanganannya dilakukan di London pada 24 Juli 1922, Perancis dinilai berhak untuk menguasai Lebanon dan Suriah dengan dasar kedekatan antara negara tersebut dengan penguasa Suriah telah terwujud jauh sebelum masa perang salib. Saat itu Perancis diizinkan oleh Sultan untuk mendirikan kantor perwakilan dan kantor dagang di Suriah.

Hubungan baik kedua negara tersebut terus dilanjutkan pada masa pemerintahan Henry IV, Richelieau, dan Louis XIV. Hingga pada tahun 1802 Napoleon mengukuhkan perjanjian dengan Sultan Suriah tentang tambahan hak-hak istimewa Perancis atas tempat-tempat suci di Palestina.

Konflik Dengan Perancis

Tidak lama kemudian Perancis harus merasa kecewa akibat berkembangnya rasa nasionalisme bangsa Arab di Suriah-Lebanon. Hal itu karena tidak sesuai dengan misi budaya yang menjadi tujuan Perancis. Mayoritas  bangsa Suriah tidak lagi menganggap bahwa Perancis merupakan negara sahabat, mereka lebih memilih berada di bawah kekuasaan Inggris atau Amerika Serikat.
Merespon hal itu, Perancis akhirnya bergerak menyerang Damaskus serta mengusir Emil Faisal yang merupakan pemimpin tentara padang pasir. Tentara padang pasir yang dipimpinnya adalah sekelompok tentara nasionalis yang menguasai daerah pedalaman Suriah pada waktu itu.

Melalui serangan itu Perancis dapat menguasai Suriah. Selanjutnya politik devide et impera mulai dilakukan, Perancis memecah wilayah Suriah menjadi empat bagian yaitu Lebanon, Damaskus, Lattakia, dan Jabal Druze.

Dari keempat wilayah tersebut, Perancis relatif lebih berhasil menguasai Lebanon dan Lattakia. Penduduk Lebanon yang mayoritas beragama Kristen lebih menikmati status pemisahan tersebut dan berharap mendapat perlindungan lebih dari Perancis.

Pada tahun 1925 Dewan Perwakilan Lebanon yang dibentuk Perancis membuat rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang dasar serta mengesahkan sistem negara parlementer seperti negara-negara barat.

Krisis ekonomi terjadi di Lebanon pada tahun 1930 yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Perancis membuat kebijakan baru yaitu menghapus konstitusi dan membenuk pemerintahan sementara. Beberapa lama kemudian mulai dibentuk suatu tradisi yang mengharuskan presiden adalah seorang penganut Katolik Maronit sedangkan perdana menteri harus seorang muslim Sunni. Hal itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara dua kelompok mayoritas di Lebanon.

Kekuatan politik di Lebanon terdiri dari dua kelompok utama yaitu kelompok pemimpin agama dan kelompok partai politik. Selain itu ada kelompok bersama yang memilih untuk mendukung kekuasaan Perancis. Dan pada akhirnya muncul kelompok nasionalis yang menentang dan menuntut dibubarkannya pemerintahan mandat.

Upaya Perjuangan Kemerdekaan Suriah

Tanggal 9 September 1936 sekelompok tokoh nasionalis dan moderat dari Suriah yang terdiri dari enam orang berangkat ke Perancis dengan tujuan untuk membuat perjanjian dengan pihak Perancis yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Perancis, Vienot.

Perjanjian yang berhasil disepakati dalam pertemuan tersebut berisi 6 poin utama yaitu:
  1. Keinginan Suriah untuk menjadi negara yang merdeka dalam waktu tiga tahun dan meminta Perancis untuk mendukung mereka masuk menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa.
  2. Aliansi militer Perancis dan Suriah.
  3. Penggunaan dua pangkalan udara Suriah oleh Perancis.
  4. Izin atas tentara angkatan darat Perancis untuk berada di daerah Alawi dan Druze selama lima tahun
  5. Instruktur militer Perancis diakui sebagai penasehat militer Suriah
  6. Perancis harus memasok senjata dan alutsista bagi militer Suriah
  7. Jika terjadi perang maka Suriah dan Perancis harus bekerjasama melindungi pangkalan udara Perancis.
Perjanjian yang sama juga disepakati antara Perancis dengan Lebanon, isinya hampir sama dengan perjanjian antara Suriah dengan Perancis kecuali masalah ketentuan teritorial.

Namun harapan kaum nasionalis Lebanon dan Suriah kembali pupus karena ternyata pada akhirnya Perancis menolak untuk megesahkan penandatanganan perjanjian tersebut.

Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah perubahan arah pergerakan politk Perancis serta ancaman keamanan nasional. Perancis khawatir jika sewaktu-waktu Jerman dan Italia akan menyerang sehingga mereka tidak mau kehilangan pangkalan militernya di Mediterania Timur.

Serangan Inggris Ke Suriah

Tanggal 8 Juni 1941 pasukan Inggris dipimpin oleh Jenderal Sir Henry Haitland Wilson melakukan penyerangan ke Suriah melalui Palestina, Transyordania, dan Irak. Sehari setelah penyerangan itu, panglima perang Perancis, Jenderal Catroux  mengatakan bahwa pemerintah Perancis akan mengakhiri mandatnya di Suriah dan Lebanon.

Tanggal 28 September 1941 Jenderal Catroux memproklamasikan kemerdekaan Suriah yang berisi:
  1. Suriah berhak menjadi negara yang merdeka dan berdaulat
  2. Suriah berkuasa menunjuk perwakilan diplomatiknya
  3. Suriah berhak menyusun angkatan perangnya
  4. Suriah bersedia membantu Perancis selama perang
  5. Segala syarat terdahulu dengan perjanjian Perancis-Suriah baru yang menjamin kemerdekaan Suriah.
Peristiwa tersebut diikuti dengan proklamasi kemerdekaan Lebanon pada tanggal 26 November 1941. Naskah proklamasi Lebanon hampir sama dengan naskah proklamasi Suriah.

Jenderal Catroux mengangkat Sheikh Taj Addin sebagai Presiden Suriah dan Alfred Nachache sebagai Presiden Lebanon. Inggris mengakui kedaulatan kedua negara secara de jure, kemudian mengangkat Jender
al Spear sebagai duta besar Inggris pertama untuk kedua negara baru tersebut.

Negara-negara Arab lainnya masih meragukan peristiwa tersebut, sedangkan Amerika Serikat lebih memilih untuk tidak langsung mengakui kemerdekaan kedua negara melainkan menunggu berakhirnya mandat Perancis secara resmi dan tercapainya kesepakatan resmi bilateral antara Perancis dengan Suriah dan Lebanon.

Perancis Berubah Pikiran

Ternyata Perancis masih belum siap untuk meneyerahkan mandat sepenuhnya kepada kedua negara tersebut. Penyusunan konstitusi yang ditunda serta penunjukan presiden oleh Perancis menyebabkan rakyat Suriah dan Lebanon bergejolak.
Kelompok yang paling keras bereaksi adalah kelompok nasionalis dan kelompok sayap kiri. Melihat kondisi tersebut, Perancis memutuskan untuk memberlakukan kembali konstitusi lama yang pernah dibuat pada Maret 1943 dan mendorong terselenggaranya pemilihan umum secepat mungkin.

Namun Suriah dan Lebanon masih belum dapat menikmati kemerdekaan sepenuhnya karena Perancis masih ketat mengawasi pemerintahan kedua negara tersebut.Saat itu Perancis masih berhak mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen dan menghapus konstitusi dengan alasan mandat Liga Bangsa-bangsa.

Perancis masih menguasai Suriah dan Lebanon dalam berbagai bidang seperti tata tertib pemerintahan dalam negeri, politik dalam dan luar negeri, pertahanan, dan pengawasan media massa.

Perjuangan Kaum Nasionalis

Kursi parlemen yang banyak diduduki oleh kaum nasionalis akhirnya mendorong terjadinya reaksi atas kondisi kedua negara. Tanggal 8 November 1943 parlemen Lebanon mengajukan sebuah resolusi untuk menghapuskan segala kekuasaan Perancis dari konstirusi Lebanon.
Peristiwa itu mengakibatkan penahanan presiden dan seluruh anggota kabinet yang berlanjut dengan ditunjuknya Emile Edde oleh Perancis untuk menjabat kepala pemerintahan yang baru. Hal itu memancing gelombang demonstrasi anti Perancis di Lebanon serta tekanan dari Inggris.

Kejadian serupa juga terjadi di Suriah dimana pada tanggal 24 Januari 1944 presiden dan anggota parlemen menghapus pasal 116 dari konstitusi terkait dengan wewenang Perancis. Namun karena sebelumnya telah disepakati suatu perjanjian oleh Komite Pembabasan Nasional maka kejadian itu tidak sampai menimbulkan gejolak.

Peralihan Kekuasaan Dari Perancis

Tanggal 22 Desember 1943 mulai terjadi peralihan kekuasaan dari Perancis kepada pemerintah Suriah dan Lebanon. Peresmian peralihan tersebut dilangsungkan pada 1944 tetapi troupe speciales (pangkalan militer) tetap menjadi daerah khusus yang dikendalikan oleh Perancis.
Perancis juga menuntut kesepakatan dari Suriah dan Lebanon tentang hal-hal berikut:
  1. Perlindungan terhadap lembaga kebudayaan Perancis
  2. Pengakuan atas hak-hak ekonomi Perancis
  3. Pengakuan tentang kepentingan strateginya.
Rencananya hal-hal tersebut akan dirundingkan pada tanggal 19 Mei 1945, namun empat hari sebelum itu pasukan Perancis mendarat di Beirut dan memancing gelombang demonstrasi kembali di Suriah dan Lebanon. Langkah tegas diambil oleh Suriah dan Lebanon melalui pemutusan hubungan dengan Delegasi Jenderal Perancis, Beynet.

Melihat kondisi tersebut akhirnya Inggris turun tangan untuk membela Suriah dan Lebanon. Pada akhir Mei 1945 perdana menteri Churchill menghimbau Jenderal De Gaulle agar menarik pasukannya dari Suriah-Lebanon. Perancis mengikuti himbauan tersebut namun perjanjian antara Perancis dengan kedua negara tersebut tidak pernah diperbaharui.

Merasa didukung oleh Inggris, tanggal 21 Juni 1945 Suriah dan Lebanon membuat deklarasi bersama yang berisi tentang pengusiran seluruh warga negara Perancis dari wilayah mereka dan mengalihkan Troupes Speciales kedalam kendali nasional.

Tanggal 7 Juli 1945  akhirnya Perancis menyetujui keputusan tersebut dan sejak saat itu Suriah dan Lebanon mulai mendapat pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional melalui sejumlah aksi diplomatik.

0 comments:

Post a Comment