Skandal Freeport Adalah Imbas Dari Pertarungan Antara Riza Chalid Dan Ari Soemarno


101dunia - Saat ini skandal Freeport telah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Berbagai spekulasi bermunculan di tanah air. Mulai dari pendapat yang mengemuka dari masyarakat, para pengamat, hingga para pejabat dan politikus negeri ini.
 
Skandal Freeport Adalah Imbas Dari Pertarungan Antara Riza Chalid Dan Ari Soemarno

Misteri identitas pengusaha minyak berinisial R pun kini sudah terang benderang, ia adalah Muhammad Riza Chalid, seorang pengusaha minyak kelas internasional yang sering disebut sebagai mafia migas.

Adapun posisi Setya Novanto semakin tersudut dimana banyak yang mengecam langkah pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan olehnya. Setelah dilaporkan ke MKD, banyak yang menuntut agar ia segera diberi sanksi tegas bahkan pemecatan.

Pertarungan Mafia Besar 

Anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon, menyampaikan bahwa pelaporan kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport bukan sinetron, tetapi merupakan pertarungan para mafia besar.

Menurut Effendi Simbolon, dua mafia besar yang sedang bertarung tersebut adalah Muhammad Riza Chalid dan Ari Soemarno yang merupakan kakak kandung Menteri BUMN Rini Soemarno. 

Kasus saham Freeport merupakan akibat dari pemecatan Ari Soemarno oleh Presiden SBY dari posisinya sebagai direktur utama Pertamina. Dulu Muhammad Riza Chalid dan Ari Soemarno merupakan satu kongsi di Petral karena Ari Soemarno juga pernah menjabat sebagai direktur utama Petral, namun mereka mengalami perpecahan.

"Tapi ada orang kuat lagi di belakang Rini dan Ari Soemarno itu." tambahnya.

Fenomena orang kuat di belakang Rini, Ari Soemarno serta Sudirman Said ini dapat terlihat ketika Menko Polhukam yang namanya turut disebutkan dalam rekaman tersebut mengatakan bahwa Menteri ESDM Sudirman Said tidak melapor ke Presiden sebelum melapor ke MKD.

Namun bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Luhut, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa ia telah berkonsultasi dahulu dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum melaporkan skandal ini ke MKD.

Terkait dengan kedua pernyataan yang tidak singkron tersebut, masyarakat mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang benar dan siapa yang berbohong.

Pelaporan Ke Ranah Hukum

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla juga mengambil sikap yang berbeda terkait pencatutan nama yang dilakukan Setya Novanto. 

Jusuf Kalla menyatakan dengan lugas bahwa ada peluang ia akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

"Biar DPR ya, kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik, kita selesaikan secara hukum." ujar Kalla kepada wartawan.

Sikap berbeda ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, menurut Seskab Pramono Anung, presiden tidak akan membawa kasus itu ke jalur hukum. 

"Presiden menghormati MKD, dan menyerahkan sepenuhnya kepada MKD." kata Pramono.

Kronologi Pertemuan Skandal Freeport Versi Setya Novanto

Melalui penasihat hukumnya, Lucas SH, Setya Novanto menjelaskan rangkaian pertemuannya dengan petinggi Freeport. Pertemuan tersebut terjadi 3 kali. 

Senin tanggal 27 April pukul 14.00 direktur utama Freeport, Maroef Sjamsuddin menemui Setya Novanto di ruang Ketua DPR, kompleks Parlemen DPR di Senayan. Kehadiran Maroef bertujuan untuk meminta Setya Novanto agar dapat meyakinkan pemerintah untuk dapat memperpanjang kontrak dengan Freeport.

Menurut Lucas pertemuan itu berkesimpulan bahwa Freeport tidak dapat diperpanjang karena bertentangan dengan undang-undang.

Dalam pesan singkatnya kepada Merdeka, Lucas menuturkan bahwa jika perpanjangan kontrak dapat dilakukan maka akan ada imbalan untuk Ketua DPR, namun jika tidak dapat diperpanjang maka akan ada arbitrase internasional untuk Indonesia di bulan Juli 2015. 

Beberapa hari kemudian Setya Novanto menemui Jokowi untuk menanyakan tentang perpanjangan kontrak Freeport. Saat itu dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa kontrak Freeport tidak dapat diperpanjang karena melanggar undang-undang.

Dalam pertemuan tersebut Jokowi juga menambahkan bahwa kalaupun mau diperpanjang harus diubah dengan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Papua dan Indonesia. Selain itu seharusnya permasalahan ini tidak perlu dibahas dari sekarang karena kontrak baru akan jatuh tempo pada tahun 2021. 

Menurut Lucas setelah pertemuan dengan Jokowi tersebut Setya Novanto menjadi khawatir sekaligus penasaran mengapa Freeport begitu antusias. Kemudian Setya juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ancaman arbitrase internasional.

Karena itu Setya Novanto meminta bantuan kepada pengusaha berkelas internasional berinisial R yang kemudian diketahui adalah Riza Chalid untuk ikut dalam pertemuan agar mendengar, memberikan masukan, dan menjadi saksi dalam pertemuan tersebut.

Sebelum pertemuan selanjutnya terjadi, Setya dan Riza sepakat bahwa perpanjangan kontrak Freeport tidak bisa dilakukan karena melanggar undang-undang serta merugikan rakyat Indonesia dan Papua.

Di satu sisi perpanjangan Freeport harus dicegah, di sisi lain tetap harus memperhatikan ancaman arbitrase internasional.

Pertemuan kedua terjadi pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 17.00 WIB. Pada pertemuan di Ritz Calton Pacific Place lantai 21 tersebut sikap Freeport tidak berubah malah semakin antusias. Apalagi ketika Setya Novanto memancing seolah-olah ada peluang untuk memperpanjang kontrak.

Pada pertemuan ketiga yang juga dilakukan di Ritz Calton Pacific Place lantai 21 pada tanggal 8 Juni 2015, direktur utama Freeport begitu antusias dan bersemangat. Menurut Lucas, Setya dan Riza tidak tertarik pada segala macam iming-iming Freeport saat itu.

Melihat gelagat yang tidak beres dan setelah mengetahui siapa di balik semua itu, Setya dan Riza mengakhiri pertemuan tersebut. Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, Setya membisiki Maroef dan mengatakan, "kita orang Indonesia, harus cinta Indonesia, bela kepentingan Indonesia dan tidak hanya berdiri di atas kepentingan Freeport."

Benar atau tidaknya kronologi versi Setya Novanto tersebut tentu saja belum dapat diyakini sepenuhnya, kembali pada penilaian individu masyarakat masing-masing.

Tetapi satu hal yang pasti, semoga saja memang kontrak Freeport tidak akan diperpanjang dan menjadi akhir yang baik bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Papua khususnya. 

0 comments:

Post a Comment